Dirjen PPI Fokus Monitoring Pelayanan Informatika

Jakarta, Itech- Dirjen Penyelenggaraan Pos dan Informatika (PPI) Kementerian Kominfo akan fokus melakukan monitoring pelayanan logistik dan informatika secara rutin pada 2021. Karena, kedua hal tersebut merupakan pilar utama dalam menopang ekonomi digital di Indonesia. “Kami ingin sampaikan kepada seluruh teman-teman bahwa pos dan informatika saat ini sudah menjadi pilar utama ekonomi digital,” ujar Dirjen PPI Kominfo Ahmad M Ramli saat diskusi virtual bertajuk “Menkominfo Menyapa: Indonesia Terkoneksi, Semakin Digital Semakin Maju” Senin (4/1).

Menurut dia, peran unit kerjanya adalah memastikan pelayanan dari pengiriman logistik dapat terus berkualitas. Sehingga, setiap pengguna jasa pengiriman logistik tetap optimal dilakukan sesuai aturan yang ditetapkan. “Dapat membantu pengembangan platform aplikasi, termasuk pelaku UMKM yang beralih digital,” katanya.

Pihaknya, juga harus menjamin kualitas jaringan telekomunikasi tetap prima di berbagai pelosok dalam negeri. Tujuannya, mendukung setiap pengguna ruang digital dimana pun berada dapat melakukan kegiatan produktif. “Ini merupakan bagian penting dan menjadi program unggulan kita tahun ini di mana pusat monitoring telekomunikasi memastikan kualitas jaringan telekomunikasi,” tuturnya.

Dengan menjamin kedua berjalan dengan lancar, Ramli menyatakan, dapat juga berpengaruh terhadap kesehatan pertumbuhan industri di dalam negeri. Karena, berbagai industri sangat bergantung dengan kualitas pelayanan dua hal di atas. “Semua regulasi yang dikeluarkan itu bisa memberikan dampak kesehatan bagi pertumbuhan industri di Indonesia,” pungkasnya.

Sementara itu, Dirjen Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informasi (SDPPI) Kementerian Kominfo akan fokus terhadap manajemen spektrum frekuensi pada tahun 2021. Hal ini sebagai upaya mendorong percepatan transformasi digital dalam berbagai bidang di tanah air. “SDPPI merupakan salah satu unit yang penting untuk mencapai transformasi digital nasional,” ujar Dirjen SDPPI Ismail.

Mengatur penggunaan spektrum frekuensi secara cermat dikatakannya merupakan langkah tepat dalam melakukan transformasi digital. Sehingga, peruntukkan frekuensi yang diberikan kepada korporasi atau individu sesuai dengan kebutuhannya. “Kami berpegang teguh pada arahan-arahan yang bapak sampaikan karena manajemen spektrum frekuensi ini merupakan salah satu tulang punggung konektivitas digital nasional melalui mobile broadband,” imbuhnya.

Pihaknya telah melakukan pengaturan spektrum frekuensi sekitar dua tahun belakangan. Setiap spektrum frekuensi diatur sesuai dengan peruntukannya berdasarkan teknologi yang dipergunakan oleh pihak penyewa frekuensi. Selanjutnya, kehadiran teknologi yang baru seperti 5G juga menjadi faktor yang mendorong SDPPI mengatur frekuensi secara tepat. Sehingga, kedepannya masyarakat di seluruh pelosok dapat menggunakan jaringan telekomunikasi berkualitas pada kegiatannya. “Hadirnya jaringan telekomunikasi 5G menuntut melakukan manajemen frekuensi,” tuturnya.

Ismail meyakini, upaya yang dilakukan oleh SDPPI dapat berdampak positif bagi seluruh lapisan masyarakat dalam negeri. Karena dapat secara langsung mempengaruhi kesejahteraan masyarakat ketika melakukan kegiatan produktif melalui teknologi. “Kita dapat menjadi tuan rumah di Indonesia dari hadirnya teknologi terbaru ini membuat masyarakat secara keseluruhan memanfaatkan konektivitas tersebut untuk meningkatkan bisnis di lingkungan ekonomi digital,” pungkasnya. (red)