Tingkatkan Efisiensi Perdagangan: Pemerintah Dorong Penerapan Sistem Indonesia National Single Window

Jakarta, itechmagz.id – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyoroti percepatan penerapan transformasi digital dalam perdagangan internasional melalui Indonesia National Single Window (INSW).

Pengintegrasian sistem INSW disebut sebagai pendorong utama efisiensi layanan perdagangan luar negeri, mulai dari ekspor, impor, hingga logistik, dengan tujuan meningkatkan daya saing negara.

“Dalam upaya harmonisasi kebijakan dan sinkronisasi proses bisnis terkait dengan pelaksanaan INSW, pemerintah sebagai trade facilitator terus meningkatkan koordinasi antar kementerian/lembaga,” kata Airlangga di Jakarta, Selasa (19/12).

INSW yang diterapkan saat ini mencakup sejumlah tahapan, mulai dari persiapan sebelum kedatangan sarana pengangkut, selama kedatangan, proses perizinan kargo (cargo clearance), hingga keluarnya kargo dari Kawasan Pabean. Proses ini melibatkan berbagai pihak, baik dari pemerintah maupun sektor swasta, memerlukan kerja sama yang kuat.

Dalam Rapat Koordinasi Dewan Pengarah INSW, dibahas tentang Harmonisasi Kode Pelabuhan/Bandara. Kementerian Perhubungan (Kemenhub) diamanatkan sebagai National Focal Point dan Konsolidator Kode Pelabuhan.

Kemudian, akan diatur peraturan tunggal untuk Kode Pelabuhan Indonesia melalui Surat Keputusan Menteri Perhubungan yang dijadwalkan terbit pada pertengahan Desember 2023.

Untuk masalah Tata Kelola Data dan Informasi pada Sistem INSW, setiap kementerian/lembaga diminta membuat perjanjian atau Memorandum of Understanding (MoU) dengan Kementerian Keuangan untuk pertukaran aliran data elektronik agar data yang disampaikan dapat disesuaikan dengan kebutuhan analisis masing-masing.

Diskusi juga mencakup isu terkait Service Level Agreement (SLA) dan Business Continuity Plan (BCP). Airlangga menegaskan bahwa penyempurnaan aspek legal untuk penegasan SLA dan BCP serta integrasi SLA akan terus didorong.

Airlangga menekankan pentingnya adanya narahubung yang bertanggung jawab pada setiap kementerian/lembaga untuk menjaga kelancaran Sistem INSW. Mereka diharapkan bisa aktif dalam diskusi terkait sistem, regulasi baru, harmonisasi proses bisnis, dan potensi integrasi lanjutan.

Perumusan Unit Layanan Single Window di setiap kementerian/lembaga juga menjadi perhatian strategis dalam diskusi ini.