Menuju Ekosistem Digital yang Inklusif

Itechmagz.id – Ekonomi digital menjadi salah satu dari tiga isu prioritas yang diusung Indonesia dalam ASEAN 2023. Agenda itu selaras dengan upaya Pemerintah dalam mempercepat transformasi ekonomi digital serta meningkatkan infrastruktur digital.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan bahwa perkembangan transformasi digital ini terlihat dari geliat ekonomi digital, dimana di tahun 2022, nilai ekonomi digital Indonesia tercatat sebagai yang tertinggi di Asia Tenggara, yakni sebesar USD 77 miliar. Nilai tersebut setara dengan 40% pangsa pasar ekonomi internet ASEAN. Urgensi dari transformasi digital juga kian diperkuat dengan prediksi potensi nilai ekonomi digital Indonesia yang akan mampu mencapai USD 130 miliar di tahun 2025.

“Untuk merealisasikan potensi tersebut, transformasi ekonomi digital yang inklusif perlu terus dipercepat guna mengurangi kesenjangan digital yang masih terjadi. Upaya tersebut dilakukan melalui penguatan kerja sama konektivitas digital, peningkatan kapasitas SDM, digitalisasi sistem pembayaran dan keuangan, serta keamanan pertukaran data digital,” ujar Menko Perekonomian Airlangga Hartarto pada acara Web-Summit DataSecureAI 2023 pada Kamis (09/03/2023).

Oleh karena itu, berdasarkan data Interpol Cyber Assessment (Report 2021) selama periode Januari-September 2020 terdapat 2,7 juta serangan ransomware yang terdeteksi di negara-negara ASEAN. Indonesia sendiri berada di peringkat teratas dengan 1,3 juta kasus.

Selain itu, kebocoran data akibat kejahatan siber juga berpotensi menimbulkan kerugian ekonomi dunia hingga USD 5 triliun pada tahun 2024. Oleh karena itu, perlu dilakukan mitigasi melalui jaminan keamanan digital dan pelindungan privasi.

Sebagai tonggak awal, Pemerintah telah mengesahkan landasan hukum keamanan atas data pribadi melalui Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) pada tanggal 17 Oktober 2022.

“Saya ingin mengajak kita semua terutama para peserta Summit untuk bersama-sama mendukung ketahanan siber dan perlindungan data dalam rangka akselerasi transformasi digital guna memperkuat ketahanan ekonomi nasional. Mari kita bersama-sama mewujudkan ekosistem digital yang inklusif, kondusif, dan berkelanjutan,” kata Menko Airlangga.

Ekonomi Digital Jadi Solusi Terbaik Hadapi Resesi 2023

Tahun 2023 ini di wanti-wanti menjadi tahun yang cukup berat bagi perekonomian dunia. Oleh karena itu, masyarakatpun diminta untuk terus waspada khususnya dalam menghadapi isu resesi dunia 2023.

Satu hal yang bisa menjadi solusi dalam menghadapi resesi 2023 adalah dengan ekonomi digital. Hal ini diungkapkan oleh Dirjen Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (SDPPI) Kementerian Komunikasi Informatika (Kemenkominfo) Ismail yang menilai ekonomi digital bisa menjadi solusi di tengah ancaman resesi yang diprediksi pada 2023.

“Ruang digital mampu berikan alternatif dan efektifitas efisiensi dalam berbagai macam aktivitas ekonomi dari produksi, marketing, pembiayaan hingga distribusi,” ungkap Ismail dalam acara IndoTelko Forum bertajuk ‘Strategi Industri Digital Indonesia Hadapai Resesi Global’ yang digelar secara virtual, (30/11/2022).

Dia menambahkan Indonesia jangan sampai terjebak dalam resesi global yang saat ini dihadapi oleh banyak negara. Menurutnya, pemerintah harus bisa memanfaatkan industri digital menjadi solusi alternatif.

Dia menjelaskan, industri telekomunikasi dalam Information and Communication Technology (ICT) justru kini jadi pelaku utamanya. Sehingga semua yang terlibat dalam ICT itu perlu melakukan perubahan pendekatan agar tadinya menjadi tumpuan industri ICT pada telco operators, sekarang berpindah ke layer berikutnya, yakni layer platform, aplikasi, dan konten.

“Semua pihak harus mengakomodasi perubahan bisnis model ini tidak terkecuali pemerintah,” tutur Ismail.

Dia menyarankan, agar pemerintah harus melakukan pendekatan baru agar perubahan itu bisa menjamin keberlangsungan industri digital di tanah air.

Berbagai macam regulasi yang dahulu dianggap sebagai hambatan bagi pelaku industri dalam melakukan usaha, saat ini sudah dipermudah dengan hadirnya Undang-Undang Cipta Kerja.

“Undang-Undang Cipta Kerja ini memungkinkan terciptanya kolaborasi di sektor telko, seperti sharing infrastruktur sampai dengan spektrum sharing,” ujarnya.

Kominfo Perkuat Ekosistem Digital Nasional

Perkembangan teknologi digital telah memicu berbagai macam inovasi serta perubahan besar-besaran di ranah bisnis dan industri secara keseluruhan. Akibatnya, pemain yang memilih bertahan dengan cara lama akan kalah dalam persaingan global. Para pelaku usaha rintisan atau startup berbasis digital diharapkan dapat membangun strategi bisnis jangka panjang yang lebih efektif demi keberlanjutan usahanya.

Program akselerasi transformasi digital di tanah air menunjukkan pertumbuhan yang menggembirakan karena mampu memberi kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi nasional dari sektor digital. Hal ini diperkuat oleh kolaborasi riset Google, Temasek, dan Bain & Company pada 2022 yang menyebutkan bahwa Indonesia berhasil mendapatkan nilai ekonomi digital sebesar USD77 miliar atau sekitar Rp1.189 triliun.

Jika didukung oleh pertumbuhan pelaku ekosistem digital yang masif, maka ekonomi digital Indonesia diprediksi akan tumbuh sampai USD220 miliar-USD360 miliar (Rp3.397 triliun-Rp5.559 triliun) pada 2030. Oleh sebab itu, pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) berupaya menguatkan industri dan usaha rintisan (startup) serta ekosistem digital di Indonesia agar tetap bertumbuh kembang.

Salah satu upaya tersebut adalah melanjutkan program Startup Studio Indonesia (SSI) yang memasuki batch 6 di tahun ketiga pelaksanaannya. Kementerian Kominfo menyediakan fasilitas akses bagi early stage startup untuk mengembangkan potensi bisnisnya ke depan. Sebanyak 17 startup telah terdaftar untuk menjadi peserta SSI batch 6 yang berasal dari beragam sektor seperti rantai pasok (supply chain), penggerak usaha miro, kecil, menengah (UMKM), kesehatan, properti, konsumsi, finansial, olahraga, dan teknologi imersif.

Demikian dikatakan Direktur Jenderal Aplikasi Informatika (Aptika) Kementerian Kominfo Semuel Abrijani Pangerapan, ketika membuka SSI batch 6 di Jakarta, Kamis (9/3/2023). Dirjen Aptika Semuel mengatakan, para pendiri startup itu disiapkan untuk menjalani pelatihan dan pendampingan (mentoring) selama empat bulan dari 80 praktisi yang bergelut di ekosistem digital.

Para praktisi itu di antaranya adalah pendiri teknologi finansial (tekfin) KoinWorks, Benedicto Haryono, CEO Aruna Utari Octavianty, dan CEO Kitabisa.com Alfatih Timur. Kemudian terdapat pula nama Agung Nugroho (CEO Kudo), Christopher Madiam (CEO Sociolla), dan Rama Notowidigdo (pendiri Sayurbox dan AwanTunai).

Secara umum, pelatihannya berupa pendampingan satu praktisi satu startup (1-on-1 Coaching) yang akan membantu pendiri usaha rintisan di tahap awal bisa mengembangkan produk sesuai kebutuhan pasar atau dikenal sebagai Product-Market Fit. Materi lainnya adalah Founders Camp dan Milestone Day.

“Kami percaya Startup Studio Indonesia akan membuka jejaring baru untuk mengembangkan startup dengan lebih cepat dan menemukan figur tepat dan kredibel untuk dapat berkonsultasi tentang tantangan yang sedang dihadapi,” ucap Semuel.

Ke-17 startup peserta SSI batch 6 adalah Amoda, Assemblr, Ayo Indonesia, Baskit, DEUS, Lakuliner, Inventing, Looyal Indonesia, Medicall, Oneklinik, Pajak.io, Payable, RASA, Rooma, Tokban, SMEs Pack, dan Tweak. Mereka akan menambah panjang daftar startup yang sudah dihasilkan dari program SSI sejak pertama kali diluncurkan pada September 2020 lalu.

Selama masa tersebut, SSI telah menerima pendaftaran dari total 10.160 startup dan disaring menjadi total 80 usaha rintisan yang ikut SSI. Mayoritas peserta SSI sejak batch 1-5 bergelut di sektor pendidikan (24,9 persen), kesehatan (11,6 persen), dan pariwisata (9,6 persen).