Kepala BMKG Sebut Zero Victim Akan Terwujud

Jakarta, Itech-  Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Dwikorita Karnawati menyebut bahwa zero victim tidak akan pernah terwujud jika early warning dan early action tidak seiring sejalan. Menurutnya, keduanya harus berjalan imbang apabila Indonesia ingin nol korban jiwa saat terjadi bencana.

“Itulah Rumusnya jika ingin zero victim. Early warning merupakan aspek teknis yang terus membutuhkan inovasi teknologi, ada di bagian hulu sistem yang dikoordinasikan oleh BMKG,” ungkap Dwikorita pada Workshop Penguatan Kegiatan Komponen II BMKG dengan Komite Penasehat Teknis Indonesia Disaster Resilience Initiatives Project (IDRIP), di Jakarta, Jumat (20/5/2022).

Sementara itu, lanjut Kepala BMKG, early action merupakan aspek sosio-kultur yang secara nasional dikoordinasikan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), namun Pemerintah Daerah merupakan garda terdepan dalam melakukan aksi dini.

“Kedua aspek hulu – hilir atau teknis – cultural harus terintegrasi, terkoneksi secara ‘merasuk’ berkesinambungan, agar zero victim benar-benar terwujud,” tuturnya.

Dwikorita mengatakan, Indonesia menghadapi tantangan bencana dan perubahan iklim yang semakin kompleks, dinamis, dan penuh ketidakpastian. Maka dari itu, rumus zero victim tersebut harus menjadi acuan gerak langkah dalam menghadapi ancaman bencana alam.

Kesiap-siagaan, lanjut Dwikorita, tidak hanya di level pemerintah saja, namun juga harus mengakar di seluruh rakyat Indonesia. Hal tersebut tidak berlebihan lantaran faktanya Indonesia adalah negara rawan bencana karena dilalui oleh Sirkum Pasifik atau yang lebih dikenal dengan Cincin Api Pasifik dan sabuk Mediterania.

Bahkan Indonesia berada di zona tumbukan Lempeng-lempeng tektonik aktif. Fakta inilah yang menjadikan Indonesia rawan akan gempa bumi, tsunami, tanah longsor, juga erupsi gunung berapi.

“Belum lagi ditambah fakta bahwa Indonesia adalah negara benua maritim yg berada di wilayah tropis, sehingga rentan terimbas badai, topan, dan juga siklon tropis yang kerap terjadi di wilayah khatulistiwa, terutama yang dekat dengan Samudra Pasifik. Pun, Indonesia adalah negara dengan curah hujan yang tinggi,” imbuhnya.

Menurut Dwikorita, ancaman bencana sangat banyak. Karena itu, mitigasi harus dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan massif. Literasi dan edukasi terkait mitigasi bencana untuk masyarakat pun harus ditingkatkan. “Ini menjadi pekerjaan rumah besar kita bersama. Karena bencana selalu datang dengan tiba-tiba, tidak menunggu kapan kita siap,” tambah dia.

TKDN Jadi Prioritas

Dalam kesempatan tersebut, Dwikorita juga menyinggung soal Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) dalam pembangunan sistem peringatan dini BMKG. Dikatakan, bahwa selama ini BMKG telah membuat secara mandiri berbagai peralatan operasional utama Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.Produk-produk tersebut pun telah teruji kemampuan dan kualitasnya serta teregister paten.

“Hanya saja memang, BMKG masih seperti ‘penjahit’, karena produk dibuat sesuai kebutuhan, belum diproduksi secara massal dan dikomersialisasikan,” ujarnya.

Dwikorita mencontohkan produk karya BMKG diantaranya Automated Weather Observing System (AWOS) yang pernah dipasang di landasan pacu ke-3 Bandara Soekarno Hatta dan di Yogyakarta Internasional Airport. AWOS tersebut dilengkapi sejumlah sensor seperti sensor suhu dan kelembaban, sensor tekanan, sensor curah hujan, sensor arah dan kecepatan angin, dan sensor radiasi matahari.

Selain itu, tambah dia, BMKG juga telah memproduksi intensity meter yang berfungsi untuk mendeteksi guncangan pada suatu peralatan tertentu akibat gempa bumi, bukan mengukur kekuatan gempa bumi. Meski buatan BMKG, tambah dia, sejak dipasang dan sampai hari ini tetap baik-baik saja dan data yang dihasilkan selalu tepat dan akurat.

Terkait kegiatan Komponen II BMKG, Dwikorita berharap kegiatan tersebut dapat meningkatkan kecepatan, ketepatan dan akurasi informasi gempabumi dan Peringatan Dini tsunami, serta memperluas jangkauan informasi tersebut.

Beberapa kegiatan IDRIP-BMKG seperti pembangunan InaEEWS, Upgrading Seismograph, WRS Dissemination dan Penguatan Operasional Sistem Peringatan Dini, mendapat dukungan dan arahan penuh dari Komite Penasehat Teknis / Technical Advisory Committee (TAC) IDRIP-BMKG.

Untuk mencapai hal tersebut, salah satu upaya BMKG yang dilakukan adalah meningkatkan performa processing layanan informasi Gempabumi dan tsunami dengan HPC (High Performace Computer), untuk melompatkan kecepatan processing dan peringatan dini tsunami.

“Sistem processing yang akan dikembangkan dirancang dan dibangun secara mandiri/karya anak bangsa untuk mewujudkan InaTEWS Merah Putih,” pungkasnya.