Vaksin Merah Putih Wujud Kemandirian Bangsa

Jakarta, Itech- Menteri Riset dan Teknologi/Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (Kemenristek/BRIN) Bambang PS Brodjonegoro menyampaikan kelanjutan pengembangan Vaksin Merah Putih di hadapan anggota Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) pada Rabu (10/3). Bibit vaksin Merah Putih yang dikembangkan oleh Lembaga Biologi Molekular (LBM) Eijkman dengan platform protein rekombinan mamalia based ditargetkan rampung dan siap diserahterimakan ke Bio Farma pada akhir bulan ini untuk dilakukan tahap lanjutan hilirisasi vaksin.

Serah terima seed vaccine (bibit vaksin) ini tidak dilakukan dengan block-to-block, akan tetapi sudah dilakukan mulai dari sekarang dengan cara paralel dikerjakan bersama-sama oleh LBM Eijkman dan Bio Farma.

Menteri Bambang mengatakan, dengan jumlah penduduk yang tidak sedikit, Indonesia dirasa perlu memiliki kemandirian dalam ketersediaan vaksin. Indonesia sebagai negara dengan penduduk terbanyak ke-4 di dunia bisa mencontoh negara lain dalam program vaksin mandiri. Salah satunya adalah India yang saat ini sudah berhasil melakukan itu.

Menteri Bambang berharap Vaksin Merah Putih yang dikembangkan di dalam negeri dapat menjadi basis negara untuk memiliki kemandirian di dalam penyediaan dan pengembangan vaksin nasional.

“Kita harus melihat kepada India, karena mereka tidak hanya sekedar melakukan hilirisasi dari vaksin yang dikembangkan orang lain, tapi mengembangkan vaksinnya dari nol. Meskipun Indonesia belum berpengalaman memproduksi dari nol, namun saya rasa Indonesia mampu. Oleh karena itu mari kita dorong kemandirian dalam penyediaan dan pengembangan vaksin nasional,” ujar Menteri Bambang.

Di samping itu, Menteri Bambang menyebutkan hal penting lainnya terkait pengembangan Vaksin Merah Putih adalah soal hilirisasi. Dibutuhkan mitra-mitra yang bersedia dan sanggup melakukan proses hilirisasi vaksin Merah Putih. Menristek menilai dibutuhkan pihak swasta yang tidak hanya menangani terkait proses pengemasan tapi juga mulai dari optimasi, purifikasi, karakterisasi dan seterusnya.

Pihak swasta yang sudah terkonfirmasi untuk mendukung hilirisasi Vaksin Merah Putih saat ini adalah Biotis Pharmaceuticals Indonesia yang bekerja sama dengan pengembangan Vaksin Merah Putih oleh Universitas Airlangga, di bawah koordinasi dengan PT Bio Farma.

Wakil Menteri Kesehatan (Wamenkes) Dante Saksono Harbuwono menyampaikan vaksin yang dikembangkan oleh LBM Eijkman menjadi yang paling maju dibandingkan lima institusi lain yang saat ini tergabung dalam Vaksin Merah Putih.

“Prediksi ke depan vaksin Merah Putih yang dikembangkan oleh LBM Eijkman apabila semua tahapannya berjalan dengan lancar, akan mendapatkan izin Emergency Use Authorization (EUA) dari BPOM sekitar semester kedua tahun 2022,” ujar Wamenkes Dante.

Wamenkes Dante menjelaskan Kementerian Kesehatan akan menyusun Tim Panel Ahli Independen untuk setiap riset dan tahapan vaksin. Tahap perkembangan berikutnya tergantung tidak hanya pada kemampuan pengembangan riset vaksin saja, tetapi kesiapan dari industri untuk melanjutkan tahapan berikutnya, mulai dari optimasi, scalling up, uji Pre Klinis, Uji Klinis Fase 1, 2 dan 3 hingga produksi massal vaksin yang hanya bisa dilakukan pada skala industri yang memiliki Good Manufacturing Practices (GMP).

“Kemenristek dan Kemenkes melalui Tim Panel Ahli Independen akan menilai manakah vaksin hasil pengembangan lembaga riset dan perguruan tinggi yang akan menjadi prioritas dan mempunyai hasil yang positif untuk dilanjutkan tahapan berikutnya secara evidence based, ilmiah, sampai tahap produksi,” terang Wamenkes Dante.

Lebih lanjut terkait Vaksin Nusantara yang juga dibahas pada kesempatan tersebut, Menteri Bambang mengatakan saat ini memang Vaksin Nusantara dikembangkan di luar Konsorsium Riset dan Inovasi COVID-19, namun hal itu bukan berarti Vaksin Nusantara tidak mendapat dukungan pemerintah.

Menristek menyebutkan karena Vaksin Nusantara sudah masuk pada tahap uji klinis maka positioning Vaksin Nusantara pada Vaksin Merah Putih adalah menunggu hasil uji klinis fase 1 yang telah dilakukan. Meskipun uji klinis bisa ditangani oleh sponsor vaksin yang bersangkutan, tetapi akan lebih baik lagi jika mendapat dukungan Kemenkes, dan terutama dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Komisi IX DPR RI sendiri mendesak Kementerian Kesehatan, BPOM, dan Kemenristek/BRIN untuk terus mendukung penuh penelitian dan pengembangan kandidat Vaksin Nusantara di dalam seluruh tahapan penelitian dan pengembangannya sesuai dengan standar Gold Laboratory Practice (GLP), Good Manufacturing Practice (GMP), dan Good Clinical Practice (GCP) untuk memastikan khasiat, mutu dan keamanannya.