Disiapkan Infrastuktur Sistem Satu Data Penerima Vaksin

Jakarta, Itech- Seluruh data penerima vaksin Coronavirus Disease (Covid-19) prioritas, kini sedang dalam tahap pencocokan dan pengintegrasian antar kementerian dan lembaga terkait seperti BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, Kementerian Kesehatan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, TNI, dan Polri.

Dalam rangka transparansi pelaksanaan vaksinasi Covid-19, pemerintah juga menyiapkan infrastuktur sistem satu data. Sistem ini nanti akan bisa memberikan data baik untuk program vaksin Covid-19 pemerintah maupun program mandiri.

“Apabila sudah terdaftar dalam satu sistem, nanti tidak bisa terduplikasi atau terdaftar dalam sistem lainnya, sehingga mengurangi kemungkinan duplikasi dan memberikan vaksin lebih tepat sasaran,” kata Fajrin Rasyid, Direktur Digital Bisnis PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk Selasa (24/11).

Sistem satu data ini telah disimulasikan sebanyak dua kali di tempat terpisah. Simulasi pertama dilakasanakan di Puskesmas Tanah Sareal, Kota Bogor pada Rabu (18/11) dan dihadiri Presiden Joko Widodo. Simulasi kedua dilakukan di Puskesmas Cikarang, Bekasi pada Kamis (19/11) dan dihadiri Wakil Presiden Ma’ruf Amin.

Soleh Ayubi Direktur Digital Healthcare PT Bio Farma (Persero) mengatakan Bio Farma ditugaskan melakukan distribusi sampai ke Dinas Kesehatan Provinsi. Dan mungkin juga akan dilibatkan ke dalam proses yang lain.

“Berkaitan dengan vaksin mandiri, tujuh BUMN Farmasi nantinya juga akan membuka layanan vaksinasi. Momentum ini sendiri menjadi lompatan bagi industri layanan kesehatan kita. Proses manual dalam industri layanan kesehatan kita, bisa kita otomatisasikan,” kata Soleh.

Lanjutnya, ini akan menciptakan ekosistem layanan Kesehatan digital nasional yang tentu di bawah regulasi Kementerian Kesehatan Kemenkes dan Badan POM. Soleh berharap pihaknya ingin pasien menjadi pusatnya nanti sehingga mampu meningkatkan kualitas hidup yang berfokus pada pasien.

Pemerintah telah menyiapkan dua skema vaksinasi yaitu skema vaksinasi bantuan pemerintah untuk tenaga kesehatan, pelayanan publik, TNI, Polri, Satpol PP, Aparat Hukum, dan Peserta BPJS Penerima Bantuan Iuran.

Kedua adalah skema vaksinasi mandiri, yaitu vaksinasi yang biayanya ditanggung oleh masyarakat secara perorangan. Erick Tohir Ketua Pelaksana Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) menyampaikan masyarakat yang mengikuti vaksinasi mandiri ini tidak kalah pentingnya.

“Melihat penduduk Indonesia yang sangat besar, sehingga tentu kelompok masyarakat yang mempunyai kemampuan ekonomi lebih, sudah seyogyanya membantu pemerintah dengan membayar vaksinasi sendiri,” kata Erick. (red)