Biden Batalkan upaya Trump Larang TikTok & WeChat

Jakarta, Itech– Presiden Joe Biden, pada hari Rabu menarik serangkaian perintah eksekutif era Trump yang berusaha untuk melarang unduhan baru WeChat dan TikTok. Dia juga memerintahkan tinjauan Departemen Perdagangan tentang masalah keamanan, yang ditimbulkan oleh aplikasi tersebut.

Mantan Presiden Donald Trump, telah berusaha untuk memblokir pengguna baru yang mengunduh aplikasi, dan melarang transaksi teknis lainnya menggunakan TikTok dan WeChat. Pemblokiran ini dilakukan secara efektif di Amerika Serikat (AS).

Pemerintahan Trump berpendapat bahwa WeChat dan TikTok menimbulkan masalah keamanan nasional karena data pribadi sensitif pengguna AS dapat dikumpulkan oleh pemerintah China.

Sedangkan Biden mengarahkan Departemen Perdagangan untuk memantau aplikasi perangkat lunak, seperti TikTok yang dapat memengaruhi keamanan nasional AS.

WeChat, yang telah diunduh setidaknya 19 juta kali oleh pengguna AS, banyak digunakan sebagai media layanan, game, dan pembayaran seperti dilansir dari reuters.com pada Jumat (11/06).

Michael Bien, pengacara utama untuk WeChat Users Alliance, yang telah menggugat untuk memblokir perintah Trump, memuji pemerintahan Biden karena mencabut larangan salah arah pada WeChat yang akan menyebabkan penutupan platform utama yang belum pernah terjadi sebelumnya.

Perintah eksekutif baru Biden mencabut perintah WeChat dan TikTok yang dikeluarkan Trump pada Agustus, bersama dengan perintah lain pada Januari yang menargetkan delapan aplikasi perangkat lunak teknologi komunikasi dan keuangan lainnya.

Perintah tersebut mengarahkan Departemen Perdagangan untuk mengevaluasi secara berkelanjutan setiap transaksi yang menimbulkan risiko tidak semestinya dari efek bencana pada keamanan atau ketahanan infrastruktur kritis atau ekonomi digital Amerika Serikat.

Perintah eksekutif Biden, mengharuskan dalam waktu 60 hari bahwa badan intelijen dan Keamanan Dalam Negeri AS memberikan penilaian kerentanan dan ancaman pada data AS yang dikendalikan oleh musuh asing, kepada Departemen Perdagangan saat melakukan peninjauan.(DAF)