Dukung Gov-Tech, Kominfo Siapkan Master Plan dan Mock-Up

itechmagz.id – Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) telah menyediakan master plan dan mock-up untuk mendukung Portal Layanan Publik Digital Nasional Government Technology (Gov-Tech).

“Sesuai tugas Kominfo dalam domain aplikasi, kami telah menyediakan master plan dan mock-up portal layanan publik. Tinggal nanti kita presentasikan,” ujarnya Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Budi Arie Setiadi, dalam keterangannya terkait Rapat Bersama Menteri Badan Usaha Milik Negara (Menteri BUMN), Erick Thohir, dan Menteri Pemberdayaan Apartur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menteri PANRB), Abdullah Azwar Anas, di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, pada Kamis (4/1/2024).

Menkominfo Budi Arie mengatakan, pihaknya telah menyiapkan referensi harga sumber daya manusia teknologi informasi dan komunikasi serta tenaga pendukung non-TIK, seiiring implementasi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional.

Referensi tersebut saat ini sedang melalui proses legal drafting di Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kementerian Kominfo.

Selain itu, Kementerian Kominfo juga menyiapkan standar atau prosedur mengenai pembangunan dan pengembangan Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Prioritas.

“Kami berharap melakukan percepatan pembangunan aplikasi prioritas dan memastikan kesiapan SDM BUMN dalam hal ini Peruri (Percetakan Uang Republik Indonesia) dan memastikan ketersediaan anggaran pembangunan aplikasi prioritas untuk portal layanan publik yang diamanatkan dalam Perpres,” jelasnya.

Menkominfo menegaskan, percepatan transformasi digital harus memenuhi tiga prinsip, yakni inklusif, memberdayakan dan berkelanjutan.

“Inklusif artinya seluruh warga negara Indonesia terlayani. Memberdayakan artinya karena kita sadar bahwa ekonomi Indonesia akan memiliki daya ungkit yang luar biasa dengan transformasi digital dan harus terus berkelanjutan,” tegas dia.

Menteri PANRB, Azwar Annas, menyatakan, peluncuran Portal Nasional Gov-Tech sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo dan membutuhkan kerja kolaborasi semua pihak.

“Oleh karena itu dibutuhkan Satuan Tugas (Satgas) Transformasi Digital yang bertugas mengorkestrasi ekosistem digital dalam mendukung layanan birokrasi,” tutur Azwar Anas.

Menurut Menteri PANRB, ada sembilan sembilan layanan prioritas dalam portal GovTech itu, antara lain layanan pendidikan, kesehatan, bantuan sosial, SIM online, Identitas Digital Dasar, platform pertukaran data, pembayaran digital, portal layanan publik, SPLP, SSO, Pusat Data Nasional serta Portal Administrasi Pemerintahan.

Sementara itu, Menteri BUMN, Erick Thohir, menegaskan kesiapan Kementerian BUMN dalam menjalankan instruksi Presiden Joko Widodo tersebut.

Kehadiran portal nasional Gov-Tech diharapkan akan memudahkan palayanan pemerintah terhadap  masyarakat secara transparan.

“Tentu itu kehormatan buat kami dari BUMN kita mendapat penugasan tersebut. Kita dorong digitalisasi layanan publik yang hari ini masih tertinggal. Kami akan mendukung penuh di ekosistem Peruri. Tapi saya pastikan juga nanti dari eksosistem Himbara, Telkom bisa untuk proaktif untuk berkonsolidasi,” kata Erick Thohir.

Menteri Erick optimistis, upaya kolaborasi itu akan dapat membawa dampak positif bagi Indonesia, dengan berkaca pada negara lain yang telah menjalankan Pemerintahan Digital.

“Dengan adanya single identity, PDB Estonia mengalami peningkatan. Selanjutnya angka kemiskinan di China mengalami penurunan  dari 6,7 persen menjadi 0,3 persen,” kata Menteri BUMN menandaskan.