Vietnam akan Batasi Akun Media Sosial Mana yang Dapat Posting Berita

Jakarta, Itech- Dengan meningkatnya gelombang berita palsu di platform media sosial, perdebatan tentang seberapa besar kontrol yang harus dimiliki pemerintah terhadap informasi online adalah perdebatan yang abadi.

Di Vietnam, pemerintah mengintensifkan kontrolnya atas rezim internet. Negara ini sedang merumuskan aturan baru untuk mengontrol jenis akun media sosial mana yang diizinkan untuk menyebarkan berita di negara tersebut, lapor Reuters, yang dikutip dari techcrunch.com pada Kamis (29/09).

Keputusan itu, menurut Reuters, dihasilkan dari kekhawatiran pemerintah atas pengguna yang salah mengira akun media sosial sebagai sumber berita resmi.

Sementara warga mungkin ingin pemerintah memberikan informasi yang benar-benar menyesatkan, risiko pengawasan peraturan yang lebih besar adalah hilangnya kebebasan oleh rakyat.

Vietnam telah memiliki salah satu rezim tata kelola internet paling ketat di dunia dan diberi skor kebebasan interne 22 dari 100 oleh Freedom House nirlaba pro-demokrasi. Itu membuat kebebasan internetnya lebih buruk daripada Rusia (30/100) dan Arab Saudi (24/100).

Pihak berwenang juga mempertimbangkan langkah-langkah baru yang akan meminta platform media sosial untuk menghapus konten yang ilegal atau dianggap membahayakan keamanan nasional, menurut Reuters.

Pendekatan ini akan membebani Facebook, Instagram, TikTok milik ByteDance, dan messenger Zalo yang didukung Tencent untuk membersihkan konten yang tidak diinginkan oleh pihak berwenang. Raksasa Barat sudah menunjukkan kepatuhan untuk tetap beroperasi di negara berpenduduk 100 juta orang itu.

Dalam laporan tahunannya, Jaringan Hak Asasi Manusia Vietnam mengatakan beberapa platform media, terutama Facebook, telah memenuhi permintaan pemerintah Vietnam yang meningkat untuk menyensor para pembangkang.

Pada tahun 2020, ketika menolak permintaan negara itu untuk menghapus posting yang kritis terhadap pemerintah, pihak berwenang menggunakan kendali mereka atas penyedia internet lokal untuk memperlambat lalu lintasnya ke tingkat yang tidak dapat digunakan.

Pembatasan Vietnam pada penyebaran berita media sosial mengingatkan pada langkah baru-baru ini oleh China untuk menindak penerbit berita yang tidak sah. Tahun lalu, Beijing mengatakan akun media sosial yang memposting berita harus memiliki lisensi media yang relevan. Akreditasi pers di China hampir secara eksklusif disediakan untuk outlet milik negara, yang berarti jutaan pembuat konten harus menghindari semua hal yang layak diberitakan.

Memang, beberapa orang menyamakan cengkeraman Vietnam atas internet dengan model sensor China. Ketika Vietnam meluncurkan undang-undang keamanan siber pada tahun 2021, banyak yang melihat negara Asia Tenggara itu mengikuti jejak China. Misalnya, undang-undang mengharuskan raksasa teknologi asing seperti Facebook dan Google untuk menyimpan data pengguna secara lokal dan memungkinkan pemerintah memblokir akses ke konten yang dapat didefinisikan sebagai berbahaya bagi keamanan nasional, serupa dengan permintaan China untuk menyimpan data pengguna lokal Apple dan Tesla. (DAF)