Perlunya Jaminan Kualitas Layanan TIK di era Kebiasaan baru

31

Jakarta, Itech- Covid-19  menjadi pandemi pertama dalam sejarah umat manusia di mana teknologi informasi dan komunikasi (TIK) serta media sosial digunakan dalam skala besar. Sebagai tumpuan utama masyarakat dunia dalam merespon Covid-19, diperlukan penyediaan layanan TIK yang andal dan tepercaya.

Sehubungan dengan dinamika yang mendorong lahirnya sebuah tatanan baru di segala lini tersebut, Institut Teknologi Bandung melalui PT LAPI ITB menggelar webinar bertema “Indonesia Digital Strategies During and Post COVID-19 – Ensuring Quality of Experience to Accelerate Digital Innovation and Transformation” yang d dimoderatori oleh Heru Sutadi, Direktur Eksekutif Indonesia ICT Institute.

Kegiatan  webinar ini dihadiri antara lain, Deddy Priatmodjo Koesrindartoto, Kepala Badan Pengelola Usaha dan Dana Lestari ITB yang hadir mewakili Rektor ITB, Syed Ismail Shah, Head of ITU Area Representative for Southeast Asia & other Member States in Asia and the Pacific, Rachmat Mardiatna, Direktur Ketenagalistrikan, Telekomunikasi dan Informatika Kementerian PPN/Bappenas, serta Ahmad M. Ramli, Dirjen  Penyelenggaraan Pos & Informatika (Dirjen PPI) Kementerian Kominfo.

Pada sesi keynote tersebut, masing-masing pembicara menyampaikan gagasan yang sama bahwa diperlukan sinergi dari semua stakeholder dalam hal percepatan transformasi digital yang akan mendukung setiap lini kehidupan masyarakat. Penentuan strategi digitalisasi membutuhkan sinergi dari pemerintah, regulator, industri, akademisi, dan masyarakat. “Akademisi pun perlu turut berkontribusi mendukung penyusunan strategi digital Indonesia,” ujar Deddy.

Adapun Syed Ismail Shah  mengatakan bahwa individu/masyarakat, sektor bisnis/korporasi, operator telekomunikasi, pemerintahan, dan sektor teknologi memiliki peran penting masing-masing. Ia juga memberikan rekomendasi best practice di sektor TIK yang telah dilakukan negara/administrasi anggota ITU dalam menghadapi pandemi Covid-19.

Sementara itu,  Rachmat Mardiatna menyoroti intervensi pemerintah dalam mempercepat transformasi digital di bidang strategis, khususnya di lingkup pedesaan dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Adapun mengenai kualitas layanan TIK, Dirjen PPI Kominfo Ahmad M. Ramli menekankan bahwa kualitas perlu memerhatikan daya beli masyarakat. Ramli memberikan contoh kasus perdagangan online di Indonesia yang melonjak hingga sekitar 400% selama pandemi. Fenomena tersebut hanya dimungkinkan jika masyarakat mampu membeli paket data Internet untuk ponsel mereka. Ramli menekankan bahwa istilah kualitas tidak serta merta berarti semua parameter kualitas yang terbaik, melainkan “fit for use”.

Namun demikian, hal tersebut bukan berarti menyampingkan Quality of Service (QoS) yang harus disediakan oleh pelaku industri telekomunikasi. Ramli menambahkan, tahun depan Kominfo akan memiliki pusat monitoring QoS. Dengan adanya pusat monitoring ini, Kominfo berharap bisa melindungi konsumen, namun juga tetap melindungi industri. Para pelaku industri diharapkan tidak bersaing dalam hal harga, tetapi bersaing secara kualitas. “Kami sebagai regulator selalu berpikir kontekstual, bagaimana mendorong industri tumbuh dengan baik, tetapi konsumen juga dilindungi,” tegasnya.

Kominfo telah mengambil sejumlah langkah yang akan mendukung layanan TIK untuk mendukung transformasi digital selama dan paska pandemi. Di tahun 2023 mendatang, Kominfo telah menargetkan semua daerah di Indonesia terhubung infrastruktur telekomunikasi dengan adanya minimal satu BTS per desa. Salah satu langkah Kominfo yang baru-baru saja diperjuangkan adalah migrasi siaran TV analog menuju TV digital yang ditargetkan selesai dua tahun mendatang terhitung disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja. Sebagai hasil dari proses migrasi ini, akan didapatkan spektrum frekuensi yang dapat mendukung penyebaran layanan telekomunikasi yang lebih luas, juga menjadi kunci pengembangan 5G ke depan di Indonesia. (red)