SMART Governance, Pemerintah harus Adopsi AI

Jakarta, Itech-  Saat ini, Indonesia tengah mengembangkan strategi Artificial Intelligence (AI) nasional. Namun, implementasi dan penerapan AI di Indonesia masih terbatas dalam beberapa sektor terutama e-commerce, logistik serta perbankan dan finansial. “Kita sedang menyusun pembangunan strategi AI nasional dalam waktu enam bulan,” kata Kepala Badan Penerapan dan Pengkajian Teknologi (BPPT) Hammam Riza di JCC, Jakarta (4 Maret 2020).

Strategi AI nasional akan difokuskan kepada sektor pemerintahan. Menurut Riza, sektor pemerintahan sangat memerlukan AI guna mencapai efektifivitas dan efisiensi sehingga adopsi AI dinilai mendesak. Jika adopsi AI tidak dilaksanakan dalam skala nasional secepat mungkin, Indonesia bakal kesulitan menuju konsep SMART Governance.

“Jika memang Indonesia memang ingin maju dan berubah menjadi SMART Governance, pemerintah harus bisa mengadopsi AI dan memiliki roadmap pengembangan AI. Apalagi kalau sudah pindah ke ibukota negara baru dimana semua serba berorientasi ke masa depan. Misalnya serba otomatisasi tentu harus pakai AI,” ujarnya.

Terdapat empat komponen utama dalam strategi penyusunan AI Nasional. Keempatnya adalah regulation and ethics (regulasi dan etika AI), skill and education (kemampuan dan pendidikan), infrastruktur dan data, hingga Governance yang didalamnya termasuk leadership, management, command, direction, and guidance.

Keempat komponen itu kemudian disebut BPPT sebagai fokus prioritas yang akan diimplementasikan di beberapa bidang seperti kesehatan, transportasi, energi, dan pemerintahan. “Kami berharap pada bulan Juli nanti keluar Perpres mengenai strategi Indonesia dalam memanfaatkan, menguasai, dan mendayagunakan teknologi AI ini,” tegasnya.

AI untuk bencana

Pada kesempatan itu, Hammam menjelaskan bahwa  saat in,  BPPT masih fokus mengembangkan AI yang salah fungsinya untuk menekan kebakaran hutan dan lahan.”Saat ini, kami sedang fokus membangun AI untuk modifikasi cuaca yang salah satu manfaatnya dapat mencegah kebakaran hutan dan lahan,” kata Kepala BPPT.

Hammam menjelaskan, dalam mengembangkan sistem kecerdasan buatan, pasokan data adalah hal yang utama. Ia mencontohkan, kebakaran hutan dapat diprediksi berdasarkan kumpulan data riwayat cuaca pada tahun-tahun sebelumnya.

“Contohnya kayak cuaca kalau dimasukkan data-data cuaca dalam kurun waktu 10 tahun mengenai kebakaran hutan dan lahan, Mungkin sistemnya menjadi pintar, sehingga dia akan memprediksi nanti bulan April akan muncul 200 titik api di daerah ini-ini berdasarkan data yang dikumpulkan sebelumnya,” kata Hamman.

Begitu juga dengan sistem AI ramalan cuaca milik Badan Meteorologi, Klimatologi, dann Geofisika (BMKG) yang dibangun berdasarkan data-data masa lalu.