Jakarta, Itech- Integrasi lembaga riset di Indonesia ke dalam Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menyatukan seluruh sumber daya yang ada yakni program, SDM, infrastruktur, dan penganggaran. Salah satu infrastruktur yang turut diintegrasikan adalah pengelolaan Kapal Riset (KR) Baruna Jaya.
Selama ini KR Baruna Jaya dikelola oleh Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) dan Lembaga Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI). Empat kapal riset dikelola BPPT melalui Balai Teknologi Survei Kelautan yaitu KR Baruna Jaya I, KR Baruna Jaya II, KR Baruna Jaya III dan KR Baruna Jaya IV.
Sementara LIPI melalui Pusat Pemanfaatan IPTEK dan Inovasi (PPII) mengelola KR Baruna Jaya VII dan KR Baruna Jaya VIII. Untuk KR Baruna Jaya VII, sejak 5 November 2021 telah dihibahkan kepada Kemendikbudristek.
Plt. Deputi Infrastruktur Riset dan Inovasi, Yan Rianto mengatakan, terhitung sejak 1 September 2021, pengelolaan empat KR di BPPT dan satu KR di LIPI dilakukan oleh Direktorat Pengelolaan Armada Kapal Riset di bawah Deputi Bidang Infrastruktur Riset dan Inovasi.
Menurut Yan Rianto, kondisi setiap kapal riset ini beragam, mulai dari aspek bangunan kapal, alat riset terpasang, alat riset yang sifatnya bergerak, permesinan, propulsi dan alat-alat deck pendukung riset.
Kapal riset tertua adalah KR Baruna Jaya I yang dibuat di galangan kapal CMN Perancis pada tahun 1989 (usia sekitar 33 tahun). Kapal riset termuda adalah KR Baruna Jaya VIII yang dibuat di galangan kapal Mjellem & Karlsen di Norwegia pada tahun 1998 (usia sekitar 24 tahun). KR Baruna Jaya I-IV merupakan kapal yang setipe dengan dimensi yang sama sehingga biasa dikenal sebagai sister ship.
“Integrasi kapal riset dalam pengelolaan BRIN mengamanatkan bahwa fasilitas riset strategis ini haruslah merupakan platform yang terbuka dan inklusif untuk mendukung dan memajukan riset samudera agar dapat berperan lebih signifikan dalam mengungkap keanekaragaman hayati dan non-hayati di Nusantara,” kata Yan Rianto, dalam siaran pers pada Selasa (4/1/2022).
Plt. Direktur Pengelolaan Armada Kapal Riset, Nugroho Dwi Hananto, mengatakan, melihat kondisi kapal riset yang sekarang ini, perlu dilakukan berbagai perbaikan untuk meningkatkan performa kapal tersebut. “Tahun 2022 ini dilakukan modernisasi pada seluruh Kapal Riset BRIN yang dimulai dengan docking, perbaikan permesinan, propulsi dan alat riset secara menyeluruh dan komprehensif,” paparnya.
“Langkah utama lain untuk memperkuat armada kapal riset kita adalah dengan membangun kapal riset penjelajah samudra baru (dimensi 80 – 90 m) dan berbagai skema peningkatan kapasitas untuk anak buah kapal, manajemen kapal riset, teknisi/operator dan periset. Upaya ini sedang berjalan memanfaatkan dukungan pendanaan melalui skema Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri (PHLN) dengan Agence Francaise de Developpement (AFD) sebagai pemberi pinjaman,” kata Nugroho.
Terkait sumber daya manusia terutama dari sisi anak buah kapal, sebelumnya, KR Baruna Jaya I – IV diawaki oleh 61 ABK, yang terdiri atas 24 PNS dan 37 Non PNS yang dipekerjakan melalui kontrak dengan salah satu perusahaan penyedia (pihak ke-3). Kualifikasi dan fungsi tenaga kerja yang disediakan oleh perusahaan penyedia ini bervariasi mulai dari nakhoda hingga pelayan.
“Kualifikasi serta remunerasinya beragam, namun secara umum dapat disampaikan bahwa ada komponen yang dibayarkan sebagai gaji perbulan dan yang dibayarkan pada saat berlayar. Besaran gaji perbulan juga bervariasi tergantung pada posisi dan masa kerja,” tambah Nugroho.
Dalam hal perawatan dan pengoperasian kapal riset, nantinya akan dilaksanakan melalui fleet management yang berpengalaman dan memiliki reputasi tinggi dalam pengoperasian kapal dalam lingkup nasional.
Fleet management ini akan bertugas untuk menyediakan ABK, melakukan operasional dan perawatan kapal riset agar selalu siap sedia melayani riset serta memenuhi standar keamanan dan keselamatan, serta sertifikasi sesuai dengan kelas.
“Proses pengadaan fleet management ini sedang berlangsung secara kompetitif melalui proses tender terbuka. Dalam skema ini, para ABK non PNS kami berikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk melamar kembali sebagai ABK Kapal Riset BRIN (tidak hanya untuk kapal-kapal eks BPPT namun seluruh kapal riset BRIN) melalui perusahaan fleet management yang memenangkan tender,” jelasnya.
Untuk bisa melamar kembali, Nugroho menerangkan, tentunya para ABK non PNS ini harus memenuhi kualifikasi dan standar yang dipersyaratkan untuk posisi-posisi yang tersedia. Dengan proses tender dan perekrutan secara terbuka ini diharapkan diperoleh ABK yang benar-benar berkualitas dan sesuai dengan sertifikasi yang dipersyaratkan.
“Selain itu, para ABK akan mendapatkan remunerasi yang lebih baik sesuai dengan kemampuannya masing-masing,” ungkapnya.
Tenaga outsourcing dari perusahaan jasa penyedia yang selama ini bekerja sebagai ABK di Baruna Jaya 1 – 4, dapat melamar sebagai ABK ke fleet management yang ditugaskan. “Perekrutan dilaksanakan berdasarkan kualifikasi dan kesesuaian persyaratan yang ada, pengalaman kerja merupakan salah satu syarat yang akan dinilai,” pungkasnya.
Comments are closed.