BPPT: Mengejar Ekonomi Berbasis Inovasi

Jakarta, Itech– Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) menyebut seiring terjadinya pergeseran ekonomi berbasis komoditas menjadi ekonomi berbasis pengetahuan di tambah semakin ketatnya persaingan global, maka dibutuhkan kemantapan daya saing dan inovasi menjadi bagian dalam upaya peningkatan daya saing nasional.

Sayangnya, Indonesia masih terjebak sebagai negara dengan pendapatan menengah atau middle income trap. Pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi negara dengan pendapatan menengah atas berjalan lambat. “Melambatnya pertumbuhan tersebut disebabkan oleh pergerakan ekonomi Indonesia yang belum berbasis pada inovasi. Hal itulah yang membuat Indonesia kesulitan melompat menjadi negara maju,” kata Kepala BPPT Hammam Riza dalam Webinar Sistem Inovasi Daerah (SIDa) Cikal bakal Brida, di Gedung BJ Habibie, Jakarta (17/6).
 
Namun, menurut Hammam Riza, bukan hanya pemerintah saja yang berperan, seluruh pihak juga perlu melakukan inovasi untuk mendorong perekonomian. Masyarakat juga harus berinovasi mengembangkan ekonomi. Dengan hal ini, dia meyakini pertumbuhan ekonomi Indonesia akan melaju dengan cepat. Sehingga Indonesia pun mampu memperbaiki kondisi ekonomi yang kini makin terpuruk akibat pandemi.

Lebih lanjut Hammam menekankan, bahwa inovasi harus dijalankan oleh seluruh pihak. Masyarakat pun harus turut berinovasi mengembangkan ekonomi. Apabila hal tersebut dilakukan, dia meyakini pertumbuhan ekonomi Indonesia akan melaju sangat kencang. Harapannya, Indonesia mampu segera memperbaiki kondisi ekonomi.

Pada kesempatan tersebut Hammam menjelaskan dalam rangka mendukung visi Indonesia 2045 sebagai negara maju adil dan makmur, diperlukan penguatan sistem inovasi nasional dan daerah. Dengan kata lain, penguatan sistem inovasi dan daya saing menuju pembangunan ekonomi yang berbasis pengetahuan.

Menurut Hammam, Sistem inovasi nasional menekankan pada interaksi antar aktor yang terlibat dalam inovasi dan menganalisis bagaimana interaksi tersebut dibentuk oleh faktor sosial, institusional dan politik di dalam lingkup nasional atau negara, dalam konteks kedaerahan maka diperlukan sistem inovasi daerah atau SiDA.

Selain penguatan sistem inovasi, implementasi dan pemanfaatan Iptek dan inovasi harus dapat ditingkatkan di daerah-daerah yang bertujuan untuk memecahkan permasalahan desa, memberdayakan potensi lokal, meningkatkan nilai tambah dari kekayaan lokal dan pada gilirannya meningkatkan dampak ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat setempat.

Di Indonesia, kebijakan pemerintah terkait SIDa telah tertuang dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Iptek. Undang-Undang tersebut kemudian turunkan dalam Peraturan Bersama antara Menteri Riset dan Teknologi (Menristek) dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 3 tahun 2012 dan nomor 36 tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah.

Hammam mengungkapkan bahwa BPPT mulai melakukan kegiatan pengkajian tentang penguatan SIDa sejak tahun 2001 bersama dengan Kemenristek, Dewan Riset Nasional (DRN) dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI). Pada 2010-2011 BPPT terlibat dalam proses penyusunan naskah akademis Perpres tentang Komite Inovasi Nasional (KIN), serta dalam proses penyusunan Peraturan Bersama Kemenristek No. 3 dan Kemendagri Nomor 36 tahun tahun 2012 tentang Penguatan SIDa.

Dalam upaya meningkatkan kinerja daerah, pada 2011 BBPT menggelar Apresiasi Inovasi Daerah bekerjasama dengan Kemenristek, Kementerian KUKM, Kemendagri, serta Kementerian Pemuda dan Olahraga, serta melibatkan mitra-mitra daerah (kabupaten/kota).

“Beberapa daerah yang secara konsisten mampu menerapkan penguatan Sistem Inovasi Daerah ini ternyata memberikan dampak signifikan terhadap kemajuan inovasi dan daya saing di daerahnya. Daerah yang telah memperlihatkan hasil positif sebagai dampak dari implementasi penguatan SIDa antara lain Kabupaten Pelalawan, Kota Pekalongan, dan Kota Cimahi,” kata Hammam.

Sementara itu, Kepala BRIN Laksana Tri Handoko mendorong pemerintah daerah membentuk Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDa). Keberadaan BRIDa dapat menjadi pondasi ekonomi berbasis riset di daerah. Selain itu, dia juga meminta agar BRIDA berfokus pada nilai ekonomi berbasis sumber daya alam (SDA) hingga keanekaragaman hayati, maupun seni dan budaya.

Seperti diketahui, Webinar ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran para pihak dalam mengembangkan dan membangun daerah melalui penguatan sistem inovasi serta memberi masukan pada Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dalam pengembangan Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA). Selain itu, dalam Webinar tersebut dilaksanakan MoU antara BPPT dengan Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (PAPDESI). Setelah penandatangan MoU diharapkan BPPT dapat lebih erat lagi bekerja sama dengan PAPDESI untuk memberikan advise serta melakukan pendampingan desa di seluruh Indonesia. (red)