Menteri PANRB Dorong Digitalisasi Pelayanan Publik lewat GovTech Indonesia

itechmagz.id – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Abdullah Azwar Anas, menekankan pentingnya pelayanan publik yang berorientasi pada dampak dan berbasis digital untuk memudahkan masyarakat.

Hal itu disampaikan dalam Seminar Nasional yang diselenggarakan oleh Ikatan Keluarga Alumni Pelatihan Kepemimpinan Nasional (IKA Pimnas) Lembaga Administrasi Negara (LAN) di Jakarta pada Senin (19/8/2024)..

“Ujung dari kesibukan birokrasi ini adalah gerakan bangga melayani bangsa. Jadi, ujung dari kesibukan administrasi siang malam adalah rakyat harus terlayani,” ujarnya yang hadir sebagai narasumber mewakili Wakil Presiden Republik Indonesia K.H. Ma’ruf Amin.

Presiden telah menetapkan Perpres No. 82/2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional, yang memfasilitasi fokus ke sistem prioritas dan membentuk GovTech sebagai kunci percepatan dan keberlanjutan. Ia menegaskan bahwa GovTech Indonesia bukan sebuah platform atau aplikasi, melainkan Penyelenggara Keterpaduan Ekosistem Layanan Digital Pemerintah.

GovTech akan mengembangkan sembilan layanan prioritas secara terpadu serta integrasi layanan-layanan lain yang sudah siap untuk dikonsolidasikan dalam jangka pendek. Satu portal terpadu ini berbasis pada kebutuhan masyarakat, bukan berdasarkan sekat birokrasi per instansi.

Dalam acara tersebut, Anas juga menyampaikan bagaimana progres program digitalisasi lainnya yang dirancang oleh pemerintah. Salah satunya adalah pelaksanaan Mal Pelayanan Publik (MPP) Digital.

Saat ini terdapat 230 instansi daerah yang telah memiliki MPP dan 60 diantaranya telah mengimplementasikan MPP Digital. “Sehingga dengan demikian target Kementerian PANRB adalah mendorong daerah agar mereka sadar, melek digital mengintegrasikan pelayanannya,” imbuhnya.

Terakhir, mantan Bupati Banyuwangi tersebut menyampaikan harapannya agar para alumni IKA Pimnas dapat jadi bagian untuk mendorong pelayanan publik agar birokrasi berdampak kepada masyarakat. Hal tersebut selaras dengan tema yang diusung yaitu “Kepemimpinan Birokrasi dalam Penguatan Tata Kelola Pemerintahan untuk Mendukung Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik”.

“Kami menyambut baik pertemuan ini, mudah-mudahan ini menjadi tempat yang mampu mendorong percepatan pelayanan publik menjadi lebih baik,” pungkas Anas.

Sumber: menpan.go.id