Australia Pertimbangkan Undang-Undang Baru untuk Beberapa Transaksi Dompet Digital

Jakarta, Itech– Pemerintah Australia sedang mempertimbangkan undang-undang baru yang akan memperketat regulasi layanan pembayaran transaksi dompet digital oleh raksasa teknologi, seperti Apple dan Google Alphabet.

Bendahara Josh Frydenberg mengatakan dia akan dengan hati-hati mempertimbangkan laporan yang ditugaskan pemerintah, mengenai apakah sistem pembayaran telah mengikuti kemajuan teknologi dan perubahan permintaan konsumen.

Layanan seperti Apple Pay, Google Pay, dan WeChat Pay China, yang telah berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir, saat ini tidak ditetapkan sebagai sistem pembayaran yang ditempatkan di luar sistem regulasi.

Bank for International Settlements (BIS) awal bulan ini memberikan seruan kepada pengawas keuangan global, untuk segera mengatasi pengaruh pertumbuhan Big Tech, dan sejumlah besar data yang dikendalikan oleh kelompok-kelompok seperti Google, Facebook, Amazon, dan Alibaba.

Australia merekomendasikan pemerintah untuk diberi kekuatan dalam menunjuk perusahaan teknologi sebagai penyedia pembayaran, mengklarifikasi status regulasi transaksi dompet digital seperti dilansir dari reuters.com pada Senin (30/08).

Hal ini juga berarti bahwa pemerintah dan industri direkomendasikan bersama-sama untuk menetapkan rencana strategis ekosistem pembayaran, yang lebih luas dan bahwa kerangka perizinan terpadu untuk sistem pembayaran dikembangkan.

Reserve Bank of Australia (RBA), yang saat ini bertanggung jawab untuk menunjuk siapa saja yang merupakan penyedia layanan pembayaran. Kemudian melaporkan bahwa pembayaran melalui transaksi dompet digital telah tumbuh menjadi 8% dari transaksi kartu langsung pada tahun 2019, naik dari 2% pada tahun 2016.

Commonwealth Bank of Australia juga memperkirakan transaksi dompet digital, akan naik lebih dari dua kali lipat pada tahun ini. (DAF)