Departemen Perdagangan AS Cabut Larangan Transaksi dengan TikTok dan WeChat

Jakarta, Itech– Departemen Perdagangan Amerika Serikat (AS), mengatakan pada hari Senin bahwa pihaknya membatalkan daftar transaksi terlarang dengan TikTok dan WeChat yang dikeluarkan pada bulan September. Hal itu dilakukan ketika pemerintahan Trump berusaha untuk memblokir unduhan baru A S dari kedua aplikasi milik China.

Penarikan itu terjadi setelah Presiden Joe Biden awal bulan ini, menarik serangkaian perintah eksekutif era Trump yang berusaha untuk melarang unduhan baru WeChat, dan TikTok, dan memerintahkan tinjauan Departemen Perdagangan tentang masalah keamanan yang ditimbulkan oleh mereka, aplikasi dan lainnya.

Departemen Perdagangan di bawah Trump, juga telah berusaha untuk melarang transaksi lain yang secara efektif melarang penggunaan WeChat di Amerika Serikat seperti dilansir dari reuters.com pada Selasa (22/06). Kemudian mencari pembatasan serupa yang akan melarang penggunaan TikTok.

Perintah Biden mengarahkan Departemen Perdagangan, untuk memantau aplikasi perangkat lunak seperti TikTok yang dapat memengaruhi keamanan nasional AS, serta membuat rekomendasi dalam waktu 120 hari untuk melindungi data AS yang diperoleh, atau dapat diakses oleh perusahaan yang dikendalikan oleh musuh asing.

WeChat, yang telah diunduh setidaknya 19 juta kali oleh pengguna AS, banyak digunakan sebagai media untuk layanan, game, dan pembayaran.

Perintah eksekutif Biden, mencabut perintah WeChat dan TikTok yang dikeluarkan Trump pada Agustus, bersama dengan perintah lain pada Januari yang menargetkan delapan aplikasi perangkat lunak teknologi komunikasi dan keuangan lainnya.

Perintah Trump bulan Januari, mengarahkan pejabat untuk melarang transaksi dengan delapan aplikasi China, termasuk Alipay Ant Group, dan QQ Wallet Tencent dan pembayaran WeChat. Tidak ada larangan yang dikeluarkan hingga saat ini.

Pemerintahan Trump, telah mengajukan banding atas perintah pengadilan yang memblokir larangan TikTok dan WeChat. Tetapi setelah Biden menjabat pada Januari, Departemen Kehakiman AS meminta untuk menghentikan banding.(DAF)