LAPAN-Kemensos Manfaatkan teknologi penerbangan dan antariksa

Jakarta, Itech– Guna mendukung peningkatan kesejahteraan sosial, Kementerian Sosial (Kemensos) jalin kerja sama dengan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN). Kerja sama ini terkait pemanfaatan teknologi penerbangan dan antariksa dalam meningkatkan kesejahteraan sosial.

Penandatanganan Nota Kesepahaman dilakukan antara Kepala LAPAN, Prof. Dr. Thomas Djamaludin dan Menteri Sosial, Dr. (H.C.) Tri Rismaharini pada Senin, 19 April 2021 yang dilakukan di Kantor Pusat LAPAN Jakarta. Penandatanganan ini sebagai tindak lanjut dari kunjungan Menteri Sosial ke LAPAN pada pertengahan Februari lalu. Yang kemudian ditindaklanjuti dengan kunjungan Staf Ahli Bidang Perubahan dan Dinamika Sosial Kemensos dan rombongan ke Pusat Teknologi Penginderaan Jauh (Pustekdata) dan Pusat Pemanfaatan Penginderaan Jauh (Pusfatja) LAPAN. Dalam kunjungan tersebut, Menteri Sosial, Tri Rismaharini menyampaikan keinginannya untuk menjalin kerja sama dengan LAPAN, khususnya untuk pemanfaatan teknologi penerbangan dan antariksa dalam meningkatkan kesejahteraan sosial.

Risma berharap dengan kerjasama ini dapat menghasilkan data yang dapat digunakan untuk dapat melakukan tindakan yang cepat dan tepat terkait mitigasi bencana, bantuan sosial bagi masyarakat, juga dukungan analisis kondisi lingkungan. Lebih lanjut, Risma berkeinginan untuk meminimalisir kesalahan analisa calon penerima bantuan melalui pemanfaatan penginderaan jauh. Dengan adanya dukungan data dari LAPAN, diharapkan Kemensos dapat melakukan analisis lebih komprehensif.

Kepala LAPAN, Thomas Djamaluddin, menyampaikan kesiapan LAPAN untuk mendukung kebutuhan Kemensos. Melalui Bank Data Penginderaan Jauh Nasional (BDPJN) dan Sistem Pemantauan Bumi Nasional (SPBN), LAPAN dapat mendukung Kemensos dalam penyediaan data dan informasi berbasis penginderaan jauh untuk penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Kerja sama antara Kemensos dan LAPAN dapat ditingkatkan pada pemetaan kerentanan bencana berbasis data penginderaan jauh yang menitikberatkan pada upaya penanganan dan pengurangan kerentanan bencana, seperti kerentanan banjir/longsor serta kerentanan dampak letusan gunung api; peningkatan ketahanan terhadap risiko perubahan iklim, seperti pemantauan kondisi kekeringan, kondisi kesiapan produksi padi dan informasi zona potensi penangkapan ikan yang dapat membantu masyarakat; pemantauan kondisi atmosfer sebagai dukungan peningkatan mitigasi perubahan iklim melalui pelaksanaan pembangunan rendah karbon.

Selain dari satelit pengideraan jauh, data daerah terdampak bencana juga bisa didapatkan melalui pemotretan dengan LSU (LAPAN Surveillance UAV). Data dari LSU tersebut akan menjadi data komplementer terhadap data yang berasal dari satelit. Dalam hal terjadi kesulitan komunikasi di daerah bencana, satelit LAPAN-A2/LAPAN-ORARI dapat dimanfaatkan dengan mengaktifkan fitur Voice Repeater dan komunikasi dilakukan dengan menggunakan perangkat radio amatir.

LAPAN juga siap dalam penyediaan data/informasi parameter atmofer dan kualitas udara berbasis penginderaan jauh untuk pengembangan sistem pendukung kebijakan adaptif yang mampu meningkatkan ketahanan masyarakat miskin terhadap bencana iklim dan perubahan iklim serta pemberdayaan sosial ekonomi dan pencapaian SDG melalui litbang Decision Support System (DSS) Kebencanaan bernama Satellite-based Disaster Early Warning System (SADEWA) yang berguna memberikan informasi kondisi dan potensi hujan ekstrim yang dapat menimbulkan bencana banjir dan longsor di seluruh wilayah Indonesia. SADEWA diharapkan dapat meningkatkan kesiap-siagaan masyarakat dalam menghadapi bencana, mengurangi korban jiwa dan harta benda, serta membantu dalam pencarian dan pertolongan korban bencana, hingga rehabilitasi dan rekonstruksi paska bencana.

Sementara itu, terkait kemaritiman terdapat DSS Sistem Embaran Maritim (SEMAR) yang memberikan informasi kondisi atmosfer dan lautan serta prediksinya, Zona Potensi Penangkapan Ikan (ZPPI), dan posisi kapal di seluruh wilayah Indonesia. Melalui otoritas terkait, SEMAR diharapkan dapat meningkatkan keselamatan pelayaran dan meningkatkan produksi penangkapan ikan oleh para nelayan di Indonesia. DSS Lingkungan dengan nama Sistem Informasi Komposisi Atmosfer Indonesia (SRIKANDI) memberikan informasi komposisi kimia atmosfer, polusi udara, kualitas udara, dan trayektori asap kebakaran hutan dan lahan berbasis satelit serta prediksinya di seluruh wilayah Indonesia. SRIKANDI diharapkan dapat memberikan masukan dalam pengelolaan lingkungan dalam rangka meningkatkan kualitas lingkungan dan kesehatan masyarakat.

Untuk Ketahanan Pangan, terdapat Kajian Awal Musim Wilayah Indonesia Jangka Madya (KAMAJAYA) memberikan informasi prediksi awal dan sifat musim serta potensi bencana kekeringan di seluruh wilayah Indonesia untuk mendukung kegiatan pertanian. KAMAJAYA diharapkan dapat meningkatkan produksi dan ketahanan pangan, mencegah kegagalan panen, mendukung pertanian presisi dan pertanian pintar, serta mengantisipasi dampak bencana kekeringan. Perubahan Iklim dapat dipantau melalui Sistem Informasi Perubahan Iklim Indonesia (SRIRAMA) memberikan informasi proyeksi perubahan iklim jangka panjang (hingga 100 tahun ke depan) di seluruh wilayah Indonesia serta kajian dampaknya terhadap ketersediaan air, kebencanaan, kerentanan wilayah pesisir, penyebaran penyakit menular, dan lain-lain. Melalui otoritas terkait, SRIRAMA diharapkan dapat mendukung kegiatan perencanaan pembangunan, tata ruang, smart dan green city serta mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.

LAPAN juga dapat mendukung pelaksanaan Proyek Prioritas Strategis (Major Project) di Kementerian Sosial tahun 2020-2024, misalnya dalam pemanfaatan data satelit untuk pemantauan kondisi wilayah adat Papua, pemantauan pemulihan kondisi pasca bencana di Kota Palu, Lombok dan pesisir Selat Sunda, serta pemetaan area miskin di perkotaan untuk mendukung efektifitas program bantuan sosial. Selain pertukaran data dan informasi, ruang lingkup kerja sama antara Kementerian Sosial dan LAPAN mencakup pula pertukaran tenaga ahli, penyediaan sarana dan prasarana untuk mendukung kegiatan yang disepakati, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia. (red)