Hybrid Integration Utilities, Solusi Teknologi bagi Pelabuhan

Jakarta, Itech- Di masa Pemerintahan Presiden RI, Joko Widodo, kuantitas dan kualitas infrastruktur kepelabuhan di seluruh Indonesia terus ditingkatkan. Dengan peningkatan kualitas sarana dan prasarana pelabuhan yang baik, diharapkan akan mampu mendongkrak pemasukan bagi perekonomian Indonesia.

Menanggapi hal tersebut, pemerhati Pelabuhan dan Pelayaran dari WAM Consultant, R. Fajar Bagoes Poetranto menjelaskan, jika mengutip dari laporan World Bank 2016, rata-rata biaya logistik Indonesia selama tahun 2004-2011 mencapai 26,44% dari PDB Dari total biaya logistik tersebut, komponen biaya angkutan memberikan kontribusi terbesar (12,04% dari PDB).

Sedangkan komponen biaya administrasi memberikan kontribusi terendah (4,52 dari PDB), dan kontribusi persediaan berada diurutan menengah dengan 9,47% dari PDB. “Besarnya komponen biaya logistik terhadap PDB nasional menunjukkan bahwa kinerja logistik Indonesia masih kurang menggairahkan, sehingga mempengaruhi kondisi perekonomian nasional,” jelas Bagoes di sebuah acara diskusi di Jakarta, Rabu (17/2).

Ditambahkan, laporan Studi Roadmap Maritim 4.0 IPB juga menunjukkan bahwa biaya logistik yang tinggi terjadi akibat dari biaya transaksi yang muncul dari pelabuhan kontainer. Biaya transaksi tersebut, meliputi; biaya dokumen, fee administrasi untuk custom clearance dan technical control, fee untuk custom broker, charges untuk terminal handling, dan transportasi darat.

Meski demikian, lanjut Bagoes, Kementerian Perhubungan melalui Ditjen Perhubungan Laut telah melansir program untuk memperbaiki permasalahan tersebut. Program yang dilaksanakan, diantaranya; dengan mengoptimalkan peningkatan sistem layanan angkutan laut dalam negeri melalui teknologi informasi, seperti sistem inaportnet dan layanan e-ticketing, mengembangkan sistem informasi pelabuhan, penguatan dan integrasi sistem informasi perhubungan laut. (red)