Ini Perspektif akademisi/ pemerintah terhadap konstruksi TIK

Jakarta, Itech- Dari diskusi pertama sebagai bagian dari diskusi nasional bertema “Indonesia Digital Strategies During and Post COVID-19 – Ensuring Quality of Experience to Accelerate Digital Innovation and Transformation”, yang mengangkat perspektif akademisi dan pemerintah terhadap konstruksi TIK sebagai tindakan penanggulangan, tiga pembicara yaitu Dosen ITB Muhammad Ridwan Effendi, Anggota Komite Regulasi Telekomunikasi pada Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (KRT-BRTI) Setyardi Widodo, dan Asisten Senior Staf Khusus Menkominfo Bidang Digital dan SDM Bhredipta menyampaikan pandangan-pandangan menarik.

Pada kesempatan ini, ITB  sebagai bagian dari komunitas akademis memberikan rekomendasi bagi semua pemangku kepentingan agar saling bersinergi. Muhammad Ridwan Effendi, Sekjen Pusat Kajian Kebijakan dan Regulasi Telekomunikasi ITB, menyampaikan pentingnya pemerataan akses telekomunikasi serta standarisasi kualitas layanan. Secara khusus standarisasi kualitas layanan data perlu menjadi perhatian pemerintah/regulator mengingat peraturan menteri terkait hal ini belum mengatur jaminan layanan data.

Ridwan juga memberikan catatan khusus bahwa PP No. 96/2014 tentang Rencana Pita Lebar Indonesia 2014-2019 perlu diperbarui karena sudah lewat masa perencanaannya. Kondisi yang dihadapi bangsa saat ini perlu dipertimbangkan bersamaan dengan arah perkembangan kemajuan layanan TIK dalam memperbaharui peraturan tersebut, sehingga dapat diterjemahkan ke dalam parameter standar kualitas layanan yang relevan untuk kebutuhan transformasi digital. Sementara itu, Asisten Senior Staf Khusus Menkominfo Bidang Digital dan SDM, Bhredipta pada sesi ini mempresentasikan rencana pembangunan Pusat Monitoring Telekomunikasi Nasional.

Anggota Komite Regulasi Telekomunikasi (KRT-BRTI) Setyardi Widodo sebagai salah satu pemateri mengatakan bahwa respon pemerintah dalam menghadapi pandemi dapat terangkum dalam akselerasi transformasi digital. Pemerintah juga perlu menjalankan skema subsidi untuk meningkatkan daya beli pengguna sehingga upaya perluasan jangkauan telekomunikasi hingga daerah-daerah terpencil pun dapat disambut baik oleh masyarakat. Momentum perpanjangan perizinan frekuensi dan penyelenggaraan telekomunikasi dapat dijadikan leverage pemerintah sebagai upaya percepatan.

Perilaku dan Pengalaman Pengguna TIK Selama Pandemi

Sedangkan  CEO Opensignal Brendan Gill, Ketua Umum ATSI Ririek Adriansyah dan Ketua Umum APJII Jamalul Izza menyampaikan fakta-fakta serupa mengenai kondisi jaringan telekomunikasi selama pandemi. Peningkatan trafik telekomunikasi terpantau meningkat tajam, namun para pelaku industri seluler dan fixed-broadband masih dapat memitigasi keadaan tersebut.

Senada dengan yang disampaikan oleh Kominfo, ATSI dan APJII juga menyampaikan bahwa daya beli masyarakat, terutama selama krisis ekonomi yang disebabkan oleh pandemi, menjadi faktor yang tak kalah penting. Oleh karena itu, ATSI dan APJII juga telah berinisiatif memulai program-program pemberdayaan masyarakat. (red/*)