Jakarta, Itech- Pada tahun 2020 ini, Badan Tenaga Nuklir Nasional (Batan) mulai melakukan studi kelayakan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) di Kalimantan Barat (Kalbar). Kegiatan ini merupakan salah satu program Prioritas Riset Nasional (PRN) periode 2020-2024 yang dikoordinasi oleh BATAN.
Menurut Kepala BATAN, Anhar Riza Antariksawan, pemilihan lokasi tersebut merupakan hasil diskusi panjang antara pihak Kemenristekdikti saat itu dengan Pemprov Kalbar. Gubernur Kalbar memang sangat concern terhadap kebutuhan energi di Kalbar. Daya yang ditetapkan berkisar 100 MW.
“Kegiatan dimulai dengan studi kelayakan yang di dalamnya ada survei tapak dan evaluasi tapak. Studi kelayakan untuk pembangunan PLTN sedikit berbeda dengan proyek infrastruktur lain terutama pada pemilihan tapak. Kalau sudah punya tapak potensial nanti kita lihat apakah memenuhi kriteria-kriteria untuk dibangun PLTN,” ungkap Anhar dalam media briefing di Jakarta pada Rabu (22/1).
Dilanjutkan, pemilihan tapak, sangat penting karena itu menjadi lesson learn dari kejadian di reaktor nuklir Fukushima Daiichi. Kalimantan dari sisi gempa dan tsunami memang relatif lebih aman dibandingkan wilayah lain di bagian barat Sumatera atau selatan Pulau Jawa yang dikenal sebagai daerah ring of fire. Meski begitu tetap perlu waktu untuk studi kelayakan dan sosialisasi kepada masyarakat di Kalbar.
Menurut Anhar, dalam studi kelayakan ini ada 19 item infrastruktur PLTN yang harus dipelajari dan dikaji secara mendalam dari sisi regulasi, penyiapan sumber daya manusia (SDM), jaringan listrik, pendanaan, dan lain-lain. “Tidak hanya tapak, kita juga harus melakukan studi pemilihan teknologi yang paling siap dan cocok untuk diadopsi atau dibangun. Dari aspek keekonomiannya juga harus dipertimbangkan terutama jika untuk komersial. Selain itu, penyiapan SDM dan lain-lain semua ada dalam studi kelayakan,” lanjutnya.
Dalam melakukan studi kelayakan ini, Batan bekerjasama dengan Pemprov dan Pemkab di Kalbar serta mengandeng PT Indonesia Power. Pihaknya juga akan melibatkan beberapa universitas seperti Universitas Tanjung Pura yang memiliki ahli-ahli sosiolog yang diperlukan saat melakukan sosialisasi dan diseminasi ke masyarakat.
Lebih lanjut Anhar menerangkan bahwa ada tiga fase dalam pembangunan PLTN. Pertama, pra project yang ujungnya berupa dokumen studi kelayakan yang digunakan untuk memutuskan lanjut atau tidak pembangunannya. Jika berlanjut akan dibentuk organisasi baru yang akan mendetailkan semuanya atau disebut fase project formulation. Selanjutnya, akan dibuat dokumen lelang untuk memulai konstruksi. Jika sudah ada pemenang lelang akan dimulai pembangunannya atau fase project implementation. Ujungnya, PLTN sudah jadi dan siap beroperasi.
Anhar mengungkapkan, studi kelayakan yang direncanakan selesai 2-3 tahun ini, diharapkan menghasilkan dokumen studi kelayakan yang komprehensif sebagai bahan pertimbangan apakah PLTN akan dibangun atau tidak. “Bukan Batan yang memutuskan apakah PLTN akan dibangun di lokasi tersebut. Namun Batan berkewajiban memberikan informasi dan kajian termasuk dari studi kelayakan. Batan juga akan berperan dalam penyiapan SDM,” pungkasnya.
Internet Reactor Laboratorium
Pada kesempatan lain, Anhar juga menjelaskan bahwa kini BATAN menyediakan sarana untuk belajar tingkah laku reaktor, dari jarak jauh yang disebut sebagai IRL (Internet Reactor Laboratorium). Fasilitas tersebut sudah diakui oleh Badan Tenaga Atom Internasional/ International Atomic Energy Agency (IAEA).
Dijelaskan, bahwa untuk sarana belajar jarak jauh itu, yang digunakan adalah reaktor di Yogyakarta. Itu merupakan satu dari tiga reaktor nuklir yang dipunyai Indonesia. Apalagi di dunia tidak banyak yang punya fasilitas IRL. Untuk global, hanya ada sekitar lima fasilitas seperti itu, dan satu di antara itu di Indonesia. Selain Indonesia, fasilitas seperti itu ada di Perancis, Argentina, dan lain-lain.
Sedangkan, aplikasi lain yang sedang dikembangkan adalah tanda tangan digital. Ini dalam proses dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) yang akan digunakan untuk mempercepat urusan birokrasi dan administrasi yang rencananya akan dimulai tahun ini. Termasuk juga pengamanan siber mengingat BATAN memiliki reaktor-reaktor nuklir yang masuk dalam objek vital negara. (red)
Comments are closed.